Umar al-Basyir dari Revolusi Penyelamatan ke Revolusi Rakyat

Umar al-Basyir — Perwira yang Memerintah Sudan dengan “Revolusi Penyelamatan” dan Digulingkan oleh “Revolusi Rakyat” (Bagian Kedua)

Mahkamah Pidana Internasional

Dengan latar belakang konflik di Darfur, Jaksa Penuntut Umum Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Luis Moreno Ocampo, pada 14 Juli 2008 mengajukan permintaan resmi untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Umar al-Basyir. Ia dituduh melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida terhadap sejumlah kelompok penduduk di wilayah Darfur.

Pada 4 Maret 2009, ruang pra-peradilan ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap al-Basyir, yang mencakup lima tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan dua tuduhan kejahatan perang.

Dengan demikian, al-Basyir menjadi kepala negara ketiga dalam sejarah yang dikenai surat perintah penangkapan oleh ICC — setelah mantan Presiden Liberia Charles Taylor dan mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic — serta menjadi presiden pertama yang diperintahkan untuk ditangkap saat masih menjabat.

al-Basyir menolak keputusan tersebut dan menyatakan bahwa ia tidak peduli dengan putusan pengadilan internasional itu. Ia menegaskan bahwa Sudan telah lama mengabaikan “konspirasi keputusan internasional” dan bahwa pemerintahnya akan terus memperkuat pembangunan nasional di berbagai sektor.

Pada Juli 2010, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan kedua terhadap al-Basyir, berisi tiga tuduhan tambahan terkait genosida terhadap kelompok suku di Darfur. Pengadilan menyerukan kepada komunitas internasional untuk bekerja sama dalam menangkap dan menyerahkannya.

Pada Desember 2014, Jaksa Penuntut ICC, Fatou Bensouda, mengumumkan penghentian penyelidikan atas kejahatan perang di Darfur karena Dewan Keamanan PBB tidak mengambil langkah apa pun untuk menekan pemerintah Sudan agar menangkap para tersangka, termasuk al-Basyir.

Meskipun ICC berulang kali menuntut penyerahan al-Basyir dan para tersangka lainnya, Sudan secara konsisten menolak mengakui yurisdiksi pengadilan tersebut, sehingga surat perintah penangkapan tidak pernah dijalankan sepanjang masa pemerintahannya.

Penggulingan dan Persidangannya

Pada 19 Desember 2018, pecah protes besar-besaran akibat memburuknya kondisi ekonomi. Gelombang ini segera berubah menjadi demonstrasi menuntut pengunduran diri al-Basyir. Ia menolak tuntutan tersebut dan menegaskan tidak akan turun kecuali melalui pemilihan umum.

Pada Februari 2019, al-Basyir memberlakukan keadaan darurat, membubarkan pemerintahan pusat dan daerah, menunjuk perdana menteri baru, serta melarang demonstrasi tanpa izin — langkah yang dimaksudkan untuk meredam gejolak politik.

Pada Maret tahun yang sama, ia mengundurkan diri dari kepemimpinan Partai Kongres Nasional dan menyatakan kesediaan berdialog dengan oposisi, namun tetap menolak mundur dari jabatan presiden, yang justru memperburuk gelombang protes.

Pada 6 April 2019, para pengunjuk rasa berhasil mencapai markas besar militer Sudan dan menggelar aksi duduk di depannya. Meskipun aparat keamanan berusaha membubarkan massa dengan kekerasan, sebagian unit militer justru melindungi para demonstran.

Pada pagi 11 April 2019, Menteri Pertahanan Awad bin Auf mengumumkan penggulingan Umar al-Basyir, penangkapannya, serta penahanan di lokasi yang aman. Ia juga menangguhkan konstitusi dan membentuk Dewan Militer Transisi untuk memerintah selama dua tahun.

Penampilan publik pertama al-Basyir setelah kejatuhannya terjadi pada Juni 2019, ketika ia dihadapkan ke Kejaksaan Antikorupsi yang menuduhnya menyimpan mata uang asing secara ilegal, memperkaya diri secara tidak sah, dan melanggar peraturan darurat.

Pada 14 Desember 2019, pengadilan memvonis al-Basyir dua tahun penjara di lembaga rehabilitasi, serta menyita uangnya dalam mata uang asing, setelah terbukti bersalah dalam kasus korupsi dan kekayaan ilegal.

Pada tahun 2020, ia mulai diadili atas tuduhan merencanakan kudeta militer tahun 1989 yang membawanya ke tampuk kekuasaan. Dalam salah satu sidang pada akhir 2022, ia menyatakan bertanggung jawab penuh atas kudeta tersebut.

Ketika pertempuran pecah antara militer Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pada 15 April 2023, muncul laporan yang saling bertentangan mengenai lokasi penahanan al-Basyir dan sejumlah pejabat lain, terutama setelah beredarnya video yang memperlihatkan para tahanan melarikan diri dari berbagai penjara.

Pada 25 April 2023, militer Sudan menyatakan bahwa al-Basyir dan sejumlah tokoh rezimnya ditahan di Rumah Sakit Militer Alia, setelah direkomendasikan oleh tim medis untuk dipindahkan dari Penjara Kober sebelum pecahnya pertempuran karena alasan kesehatan.

Jabatan dan Tanggung Jawab

Komandan Brigade Kedelapan Angkatan Darat Sudan.
Komandan dalam kampanye militer melawan pemberontakan Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA).
Ketua Dewan Komando “Revolusi Penyelamatan Nasional.”
Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Panglima Angkatan Bersenjata Sudan.
Presiden Republik Sudan.