betapa pun kecilnya” dalam menyusun program subsidi yang jumlahnya jauh lebih kecil untuk sekolah-sekolah agama. Karena partai ini me- miliki suara yang dominan di Departemen Agama sejak departemen itu berdiri, maka kebijakan di atas itulah yang diambil. Setiap guru agama lokal yang mau menambah satu atau dua pelajaran berhitung atau menulis Latin,” diberikan bantuan, tetapi biasanya sedikit sekali. Sebuah sekolah NU di Mojokuto memperoleh subsidi dua rupiah per murid dalam setahun dan jumlah subsidi sebuah sekolah lain untuk tahun itu mencapai Rp 30. Jadi, dana Departemen Agama yang pada mulanya kecil, karena kebanyakan uang untuk pendidikan disalurkan lewat Departemen Pendidikan, sangat tersebar ke ribuan sekolah agama Indonesia, tak peduli baik atau buruk, sehingga nyaris tidak efektif samasekali. NU tentu saja sudah melakukan pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan jumlah anggaran yang lebih besar, tetapi dalam suasana politik dimana Departemen Agama hanya mendapat dukungan kecil saja dari bagian terbesar pemimpin partai bukan santri, usaha ini terbukti tidak berhasil. Muhammadiyah dan pada tingkat yang lebih kecil, PSII, sekalipun tertarik juga menaikkan jumlah total anggaran, cenderung menginginkan agar sekolah yang menerima subsidi dari Departemen Agama dibatasi, tetapi jumlah subsidi yang diterima masing-masing sekolah diperbesar. Terperangkap antara ketidaksanggupan untuk meningkatkan mutu menurut syarat Departemen Pendidikan (tidak selalu: beberapa sekolah Muhammadiyah berhasil memenuhi syarat untuk memperoleh subsidi yang lebih besar dan sekolah menengah atas Muhammadiyah di Mojokuto berusaha keras sekali untuk meningkatkan mutunya agar bisa mendapatkan subsidi) dan kekurangan dana yang parah serta tak bisa diringankan oleh program subsidi Departemen Agama, mereka menghendaki agar dana Departemen Agama itu dipusat- kan pembagiannya kepada beberapa sekolah agama yang secara teknis paling bermutu dan bisa menggunakan subsidi itu dengan baik, yakni sekolah-sekolah mereka sendiri. Urutan pertama dalam agenda (rapat pengurus-sekolah Muhammadiyah) adalah masalah meminta subsidi pemerintah. Pembahasan ini kemudian menghasilkan resolusi (1) meminta subsidi bagi sekolah menengah atas dari Departemen Agama dan (2) meminta subsidi dari Departemen Pendidikan. Perbedaan antara keduanya adalah 'bahwa subsidi dari Departemen Agama itu sedikit, tetapi mudah didapat