di kalangan massa santri. Setiap partai yang secara terbuka menyokong gagasan pemisahan—seperti yang didukung oleh kaum sekularis—akan kehilangan hampir semua dukungannya di desa). Jelas sekali gagasan seperti itu pada kenyataannya tidak lebih “teokratis” dari usaha seorang senator New England baru-baru ini agar Kongres Amerika mengesahkan resolusi yang menyatakan agama Kristen sebagai agama resmi Amerika walaupun ia memiliki beberapa kelemahan simbolik yang sama dalam pandangan minoritas agama dan mereka yang curiga kepada agama yang terorganisir, sebagaimana tercakup dalam resolusi yang diusulkan. Bagi orang yang menganut salahsatu dari pendapat ini, atau sekadar mengafirmasi kebutuhan yang memaksa akan “Negara Islam”, Departemen Agama merupakan sesuatu yang memalukan karena ia mendramatisir kenyataan bahwa Negara sebetulnya secara resmi tidak “Islami". Kedua partai itu terperangkap di antara percobaan untuk memperluas ruang lingkup Departemen Agama dalam pemerintahan se- kuler dewasa ini. Demi meningkatkan kekuasaan mereka dalam pemerin- tahan dengan kesadaran yang samar-samar bahwa dalam melakukannya, sebagian dari mereka berjalan seiring dengan pandangan heterodoks tentang hubungan agama dan politik. Sejumlah ahli agama dalam sebuah konferensi yang diadakan oleh departemen itu pada 1954 berusaha memecahkan persoalan ini dengan menyatakan bahwa Departemen Agama merupakan semacam “Negara Islam sementara”, sebuah badan pemerintah yang setidaknya pada saat ini, sah untuk dita'ati dalam hal hukum Islam (Sebenarnya mereka memperluas kemurahan hati ini sampai kepada kabinet secara keseluruhan dan kepada presiden, tetapi maksud pernyataan itu adalah untuk memberi status yang sah kepada Departemen Agama menurut hukum Islam). Meskipun demikian, sejumlah pemimpin partai dan guru agama menentang keras hal ini karena khawatir terhadap kecenderungan umum di dunia yang biasanya hal sementara menjadi tetap jika terkait persoalan pemerintahan (dalam hal ini akan mengurangi dasar perjuangan untuk “Negara Islam”). Saya berbincang dengan Fakhid (seorang pemilik toko yang juga anggota muda NU) tentang konferensi Departemen Agama di Sumatera yang memutuskan bahwa presiden serta kabinet adalah pemerintahan Islam yang sah dan yang ditentang oleh beberapa santri yang menjadi anggota parlemen. Ia mengatakan bahwa hal itu hanyalah kompromi sementara sampai diselenggarakannya pemilihan umum. Yang menjadi soal adalah bahwa Kenaiban di bawah Departemen Agama, mengawinkan