guna sekolah sekuler yang diatur oleh para murid sendiri yang terdapat dalam programnya. Bukan hanya tidak ada gereja saja dalam Islam: sebenarnya negara pun tidak ada. Unit politik dasar dalam Islam adalah umat Muhammadiyah, komunitas pengikut Muhammad, yang didefinisikan bukan secara teritorial, tetapi secara hukum dan terdiri atas mereka yang mengikuti hukum Islam: “Barangkali kesulitan terbesar yang dihadapi negara-negara Arab yang baru adalah keharusan untuk mengatasi dengan cepat konsep tradisional Islam tentang dan sikap terhadap, negara. Islam tak pernah mengembangkan gagasan tentang 'Negara sebagai unit politik yang independen' yang telah menjadi ciri pemikiran Klasik dan Barat. Dalam Islam, Negara bukanlah sebuah komunitas (teritorial) atau sebuah lembaga, tetapi keseluruhan mereka yang diperintah, umat, dengan imam sebagai pemi mereka. Akibatnya, Negara Timur tidak memiliki konsep warga negara dalam pengertian modern. Pemerintah bukanlah urusan setiap orang, bukan pula urusan kelas yang memiliki privilese. Partisipasi dalam kekuasaan eksekutif, di pikiran rakyat, bersifat serampangan dan tidak tentu sebagaimana hubungan antara individu dan pemerintah pada umumnya, kecuali dalam urusan pajak.” G.E. von Grunebaum, Islam: Essays in the Nature and Growth of a Cultural Tradition IMenasha, 1955), hlm. 73.) Walaupun kaum santri cenderung membicarakan pemisahan sebagai ajaran Kristen, pendukung utamanya di Indonesia pada kenyataannya adalah kaum nasionalis, termasuk presiden negara ini sendiri.