Negara-negara yang Batalkan Investasinya ke Israel

Laporan Oleh : Muhammad Sanajleh dan Muhammad Afazaz

Di Bagian Pertama yang lalu dipaparkan Dana Investasi Besar yang membatalkan investasinya ke Israel. Ada pula Negara-negara yang Batalkan Investasinya ke Israel. Siapa saja mereka ?

Kedua: Negara-Negara Utama yang Menarik atau Menghentikan Investasinya di Israel

rezaervani.com – 1 Oktober 2025 – Kebrutalan dan darah yang ditumpahkan dalam perang Israel di Gaza telah memicu semakin banyaknya ekspresi ketidakpuasan terhadap Israel di berbagai negara di dunia. Meskipun pemerintahan Benjamin Netanyahu tidak menghadapi sanksi dalam skala besar seperti yang dialami Rusia pada awal perang di Ukraina, namun di bidang budaya, olahraga, dan kebijakan yang diambil sejumlah negara, semakin terlihat adanya fokus untuk mengecam Israel atas perang pemusnahan di Gaza. Dalam perang itu, sedikitnya 66 ribu warga Palestina gugur akibat tindakan militer Israel.

Contoh terbaru dari kemajuan — meski lambat — gerakan global melawan Israel adalah seruan langsung yang disampaikan Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, untuk melarang Israel ikut serta dalam bidang olahraga. Seruan itu muncul setelah protes dalam ajang balap sepeda Vuelta España, sebagaimana dilaporkan oleh surat kabar Spanyol El País.

Dalam beberapa bulan terakhir, seiring meningkatnya pembantaian di Gaza, sejumlah negara dan blok internasional telah memberlakukan atau mengusulkan langkah-langkah ekonomi terhadap Israel. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk memberikan tekanan kepada pemerintahan Benjamin Netanyahu.

Tindakan tersebut bervariasi mulai dari penerapan sanksi langsung, penangguhan perjanjian dagang, larangan impor, hingga pembatasan terhadap transportasi laut dan udara.

Berikut adalah 5 negara utama yang telah menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Israel:

1. Turki

Turki mengambil langkah yang paling tegas. Pada Mei 2024, negara itu menangguhkan seluruh ekspor dan impor dengan Israel. Kementerian Perdagangan Turki menyatakan bahwa Turki menghentikan semua ekspor dan impor dari dan ke Israel, dengan alasan “memburuknya tragedi kemanusiaan” di wilayah Palestina.

Dalam pernyataan resminya saat itu, Kementerian Perdagangan Turki menegaskan: “Telah dihentikan semua transaksi ekspor dan impor yang berkaitan dengan Israel, mencakup seluruh produk.” Pernyataan ini dikutip oleh kantor berita Reuters.

Sejak saat itu, Turki memperluas pembatasannya dengan menutup pelabuhan-pelabuhannya terhadap kapal dan pesawat Israel. Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, menegaskan dalam sidang darurat parlemen bulan lalu bahwa hubungan dagang antara negaranya dan Israel telah terputus sepenuhnya, serta pelabuhan Turki ditutup bagi kapal Israel. Langkah ini diambil mengingat tindakan Israel yang melakukan genosida dan kelaparan terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.

2. Spanyol

Dalam beberapa bulan terakhir, Spanyol mengambil serangkaian langkah ekonomi dan diplomatik yang belum pernah dilakukan sebelumnya terhadap Israel. Langkah paling menonjol adalah penerapan larangan total terhadap ekspor dan impor senjata, material pertahanan, dan teknologi yang memiliki penggunaan ganda.

Larangan ini juga mencakup pencegahan penggunaan pelabuhan dan bandara Spanyol untuk mengirimkan peralatan atau bahan bakar yang bisa digunakan untuk tujuan militer di Israel. Selain itu, pemerintah Spanyol juga melarang impor produk dari permukiman ilegal Israel dan mengumumkannya secara resmi di pasar Spanyol, sebagaimana tercantum dalam situs resmi Kantor Perdana Menteri Spanyol.

Pemerintah Spanyol juga membatalkan sejumlah kontrak militer yang terkait dengan perusahaan Israel. Di antaranya adalah kesepakatan senjata senilai 700 juta euro (819 juta dolar) sebagaimana diberitakan Le Monde Prancis, serta kontrak amunisi senilai 6,6 juta euro (7,7 juta dolar) setelah adanya tekanan politik dan kampanye hak asasi manusia yang luas, menurut The Guardian Inggris.

3. Belanda

Belanda pada tahun 2024 dan 2025 juga mengambil sejumlah langkah ekonomi dan regulasi terhadap Israel karena perang di Gaza dan perluasan permukiman. Pemerintah Belanda memperketat pengawasan terhadap ekspor barang-barang militer dan teknologi dengan penggunaan ganda, serta praktis menghentikan pemberian izin umum untuk ekspor senjata.

Belanda juga mematuhi putusan pengadilan untuk menghentikan ekspor suku cadang pesawat tempur F-35 ke Israel karena dikhawatirkan akan digunakan dalam pelanggaran hukum humaniter internasional. Selain itu, sejak Oktober 2023, ekspor langsung senjata ke Tel Aviv sudah dibekukan, menurut Reuters dan Associated Press.

Dalam bidang perdagangan, Belanda mengumumkan rencana untuk melarang impor barang-barang yang diproduksi di permukiman Israel di Tepi Barat. Belanda juga ikut mendorong di Uni Eropa agar menangguhkan sebagian fasilitas dagang yang selama ini diberikan kepada Israel.

Negara itu juga memberlakukan larangan perjalanan terhadap sejumlah menteri Israel, dengan menegaskan bahwa semua langkah ini konsisten dengan komitmen Belanda terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional, sebagaimana disampaikan pemerintah Belanda dan dilaporkan Reuters.

4. Irlandia

Dalam dua tahun terakhir, Irlandia juga mengambil langkah ekonomi nyata terhadap Israel. Pada April 2024, Dana Investasi Negara Irlandia (ISIF) mengumumkan penarikan investasinya sebesar sekitar 2,95 juta euro (3,45 juta dolar) dari enam perusahaan Israel, termasuk bank-bank besar seperti Bank Hapoalim dan Bank Leumi, karena keterlibatan mereka dalam aktivitas di wilayah Palestina yang diduduki, menurut Reuters.

Pada Mei 2025, pemerintah Irlandia melanjutkan proses legislasi untuk mengesahkan undang-undang baru yang dikenal sebagai Undang-Undang Larangan Impor Barang Permukiman. Undang-undang ini menjadikan masuknya produk permukiman Israel ke pasar Irlandia sebagai pelanggaran kepabeanan yang dapat dikenai sanksi.

Selain itu, Irlandia juga mendukung usulan Komisi Eropa untuk membatasi sebagian keuntungan dagang yang diberikan kepada Israel dalam perjanjian kemitraan dengan Uni Eropa. Pemerintah Irlandia menegaskan bahwa langkah-langkah ini diambil sebagai respons terhadap pelanggaran berat di Gaza dan Tepi Barat, serta sebagai upaya untuk menekan Israel agar menghentikan perang dan mematuhi hukum internasional.

5. Slovenia

Pada tahun 2025, Slovenia mengambil serangkaian langkah sanksi ekonomi dan diplomatik terhadap Israel. Langkah yang paling menonjol adalah penerapan larangan total atas perdagangan senjata, yang mencakup ekspor, impor, maupun transit.

Selain itu, Slovenia juga memutuskan untuk melarang impor produk-produk dari permukiman Israel di Tepi Barat, dengan alasan bahwa permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional.

Tidak hanya itu, Slovenia juga menyerukan agar perjanjian kemitraan dengan Israel ditangguhkan, serta mengisyaratkan kemungkinan akan ada langkah-langkah perdagangan dan finansial lain apabila agresi terhadap Gaza dan Tepi Barat terus berlanjut. Informasi ini dikutip dari Associated Press dan Reuters.

Bersambung ke Bagian Berikutnya in sya Allah

Sumber : Al Jazeera dan Reuters