Kementerian Dalam Negeri di Gaza mulai mengerahkan pasukannya segera setelah keputusan penghentian perang mulai berlaku (Al Jazeera).
Pemerintah Gaza Apresiasi Konsensus Suku dan Faksi yang Mendukung Langkah-langkah Keamanan
Berbeda dengan sikap Trump yang menentang Pembasmian Geng-geng Kolaborator Israel yang membuat kekacauan, Klan-klan dan Faksi-faksi di Gaza justru mendukung penuh tindakan Pemerintah Gaza untuk memulihkan keamanan dengan cara yang dianggap perlu
rezaervani.com – 17 Oktober 2025 – Gaza, Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Nasional di Jalur Gaza menyampaikan apresiasinya terhadap sikap keluarga, kabilah, dan faksi-faksi nasional di wilayah tersebut yang menolak kekacauan dan pelanggaran hukum, serta mendukung langkah-langkah keamanan terbaru yang diambil oleh kementerian.
Dalam pernyataannya pada Jumat ini, kementerian menegaskan bahwa sikap tersebut mencerminkan adanya “konsensus nasional dan rakyat” yang berkontribusi dalam memulihkan keamanan dan ketertiban setelah dua tahun perang.
Kementerian menambahkan bahwa sikap keluarga, kabilah, dan faksi-faksi yang menolak kekacauan menegaskan perlunya mencabut perlindungan keluarga atau suku terhadap siapa pun yang berupaya mempertahankan kekacauan dan pelanggaran hukum, atau yang bekerja sama dengan pendudukan dalam upaya mengguncang ketenteraman masyarakat.
Sejak keputusan penghentian perang mulai berlaku pada Sabtu lalu, Kementerian Dalam Negeri di Gaza telah mengerahkan pasukannya ke daerah-daerah yang telah ditinggalkan oleh tentara pendudukan Israel, dan mengumumkan serangkaian langkah yang menargetkan pihak-pihak yang disebutnya sebagai “milisi bersenjata yang didukung oleh pendudukan Israel.”
“Kelompok yang Terisolasi Secara Nasional”
Kementerian Dalam Negeri Gaza juga menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada seluruh keluarga rakyat Palestina “yang telah menunjukkan sikap tulus dalam menolak bekerja sama dengan pendudukan dan berdiri dalam satu barisan menghadapi kekacauan.”
Kementerian menambahkan bahwa keterkaitan “segelintir orang yang menyimpang” dengan pendudukan dan kerja sama mereka dengannya “tidak mencemarkan nama baik rakyat kami maupun keluarga-keluarga terhormat mereka,” seraya menegaskan bahwa kelompok kecil ini akan tetap terisolasi secara nasional dan sosial.
Kementerian juga menegaskan bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi dan kerja sama erat dengan keluarga, kabilah, dan faksi-faksi demi memulihkan keamanan dan meringankan penderitaan warga.
Dalam pernyataannya, kementerian menegaskan akan terus melaksanakan tugasnya sesuai hukum, dengan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, serta menegaskan keyakinannya bahwa “para kolaborator pendudukan dan pengacau keamanan tidak akan mampu bertahan di tengah kondisi konsensus nasional,” dan bahwa nasib mereka adalah “lenyap dan musnah dengan cepat.”
Sebelumnya, Perhimpunan Kabilah dan Suku Palestina di Jalur Gaza juga mengeluarkan pernyataan yang menolak secara tegas berbagai bentuk pelanggaran keamanan dan tindakan premanisme yang dilakukan oleh “kelompok-kelompok menyimpang yang memanfaatkan kekosongan keamanan akibat perang, sehingga memperparah penderitaan warga dan mengancam keamanan serta ketenteraman sosial mereka.”
Perhimpunan tersebut menyatakan dukungan penuhnya terhadap aparat keamanan untuk menegakkan ketertiban di lapangan, mengakhiri kekacauan, dan mengejar para pelaku pelanggaran.
Dalam pernyataan itu juga disebutkan, “Kami memberikan dukungan kuat kepada aparat keamanan yang bekerja siang dan malam dengan segala upaya untuk menegakkan ketertiban di lapangan, menindak para pelanggar, dan mengakhiri kekacauan dengan cepat dan tegas.”
Dalam beberapa bulan terakhir, dengan dukungan Israel, terbentuk sejumlah kelompok bersenjata yang sebagian di antaranya berfokus pada penjarahan bantuan dan harta pribadi, sementara kelompok lain — seperti kelompok Yasser Abu Syabab — aktif melawan perlawanan Palestina dengan memberikan perlindungan kepada tentara pendudukan.
Sumber: Al Jazeera
About the Author
