Draf Amerika Serikat Minta PBB Mandatkan Pasukan Multinasional di Gaza Selama Dua Tahun
Pembentukan Pasukan Multinasional di Gaza sebagai bagian dari perjanjian Gencatan Senjata Gaza terus dinegosiasikan oleh beberapa negera yang terlibat, termasuk Amerika Serikat dan Turki
rezaervani.com – 5 November 2025 – Amerika Serikat telah menyusun draf resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan pembentukan otoritas pemerintahan transisi di Gaza dan pasukan internasional untuk menstabilkan wilayah tersebut selama dua tahun, menurut dokumen yang diperoleh Reuters pada Selasa (kemarin).
Menurut para diplomat, draf yang masih dalam tahap awal ini dapat mengalami perubahan. Beberapa negara telah melihat isinya pekan ini, tetapi belum disebarkan secara resmi kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB untuk perundingan.
Belum diketahui kapan Washington akan mengedarkan draf ini secara resmi atau mengajukannya untuk pemungutan suara.
Dewan Transisi dan Pasukan Internasional
Dalam naskah dua halaman tersebut, disebutkan bahwa badan pemerintahan sementara yang disebut “Dewan Perdamaian” (Peace Council) akan dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan mandat tersebut dan mendirikan pasukan internasional sementara untuk menstabilkan Gaza, yang diberi wewenang menggunakan “segala cara yang diperlukan” untuk menjalankan misinya.
Pasukan internasional itu akan bertugas:
- Melindungi warga sipil dan operasi bantuan kemanusiaan,
- Mengamankan perbatasan dengan Israel dan Mesir,
- Mendukung pembentukan “pasukan polisi Palestina” yang baru dilatih dan disaring ketat, serta memberikan pelatihan dan dukungan langsung.
Pasukan tersebut juga akan menjaga stabilitas keamanan di Gaza, termasuk melucuti kelompok bersenjata non-pemerintah dan memusnahkan persenjataan mereka secara permanen bila diperlukan.
Dukungan Finansial dan Rekonstruksi
Draf resolusi itu juga menyerukan Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya untuk menyediakan dana guna mendukung rekonstruksi dan pembangunan Gaza, termasuk melalui pembentukan dana perwalian khusus (trust fund) yang akan dikelola oleh para donor internasional.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa diskusi dengan anggota Dewan Keamanan dan mitra lainnya masih berlangsung mengenai implementasi rencana Presiden Donald Trump untuk Gaza, namun menolak mengomentari “dokumen yang diklaim bocor.”
Perubahan Sikap Israel
Sementara itu, jaringan CNN melaporkan bahwa Israel awalnya enggan menyetujui mandat PBB bagi pasukan internasional, tetapi akhirnya mundur di bawah tekanan Washington.
Seorang pejabat tinggi Israel mengungkap bahwa Tel Aviv turut berpartisipasi dalam penyusunan draf tersebut dan masih berusaha mempengaruhi isi finalnya.
Pejabat itu menambahkan bahwa versi draf saat ini tidak mewajibkan pelaporan langsung kepada Dewan Keamanan, dan Israel berupaya mempertahankan klausul tersebut.
Ia memperkirakan beberapa negara mungkin akan mencoba memperkuat peran Dewan Keamanan dalam mengawasi operasi pasukan internasional, namun Israel akan menolak setiap amandemen yang menambah kewenangan PBB dalam hal itu.
Tahapan Rencana dan Komposisi Pasukan
Tahap berikutnya dari rencana Presiden Trump, setelah gencatan senjata, pertukaran tahanan, dan pembebasan sandera, adalah pembentukan Dewan Perdamaian dan Pasukan Stabilitas Internasional, yang akan disahkan melalui resolusi ini.
Menurut draf tersebut, pasukan stabilitas internasional akan beroperasi di bawah satu komando terpadu, yang disepakati oleh Dewan Perdamaian dengan konsultasi erat bersama Mesir dan Israel, setelah tercapainya perjanjian teknis mengenai status misi dan pasukan.
Pemerintahan Trump telah menegaskan tidak akan mengirim pasukan Amerika ke Gaza, namun telah berdiskusi dengan Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, Turki, dan Azerbaijan untuk berkontribusi dalam pasukan multinasional tersebut.
Namun hingga kini belum jelas apakah negara-negara Arab maupun negara lain bersedia mengirim personel, sementara Israel menolak keras kemungkinan partisipasi pasukan Turki.
Sumber: Reuters + Media Amerika Serikat
About the Author
