Draf Pasukan Multinasional untuk Gaza versi Amerika Serikat
rezaervani.com – 4 November 2025 – Situs berita Axios melaporkan bahwa Amerika Serikat telah memulai langkah di Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi pembentukan Pasukan Multinasional untuk Gaza dengan wewenang luas, berdasarkan rencana Presiden Donald Trump untuk masa pascaperang di wilayah tersebut.
Menurut Axios—yang mengutip rancangan resolusi Amerika—Washington telah mengirimkan draf resolusi kepada sejumlah anggota dewan untuk membentuk pasukan internasional di Gaza.
Draf tersebut memberikan mandat yang luas kepada Amerika Serikat dan negara-negara peserta untuk memerintah Gaza dan menjaga keamanannya. Rancangan resolusi itu juga menyerukan agar “Dewan Perdamaian” di wilayah Gaza tetap beroperasi hingga akhir tahun 2027, setidaknya.
Dalam dokumen itu disebutkan bahwa pasukan internasional akan bertugas mengamankan perbatasan Gaza dengan Israel dan Mesir, melindungi warga sipil dan jalur-jalur kemanusiaan. Tugas mereka juga mencakup penghancuran serta pencegahan pembangunan kembali infrastruktur militer, pelucutan senjata, dan pelatihan pasukan kepolisian Palestina yang akan menjadi mitra pasukan internasional dalam menjalankan misinya.
Menurut Axios, pasukan internasional ini akan berperan dalam menstabilkan situasi keamanan di Gaza dengan memastikan proses pelucutan senjata dari wilayah tersebut. Pasukan keamanan Israel juga akan diberi tugas tambahan yang diperlukan untuk mendukung perjanjian gencatan senjata.
Situs itu juga mengutip seorang pejabat Amerika yang mengatakan bahwa rancangan resolusi tersebut akan menjadi dasar negosiasi dalam beberapa hari mendatang antara anggota Dewan Keamanan PBB.
Pejabat itu menambahkan bahwa negaranya menargetkan agar pemungutan suara tentang pembentukan pasukan tersebut dilakukan dalam beberapa minggu ke depan, dan pasukan pertama akan mulai dikerahkan ke Gaza pada Januari mendatang.
Ia menegaskan bahwa pasukan internasional ini akan menjadi “pasukan penegak hukum”, bukan pasukan penjaga perdamaian, dan akan mencakup tentara dari berbagai negara. Pembentukannya akan dilakukan melalui konsultasi dengan “Dewan Perdamaian di Gaza”.
16 Negara
Sementara itu, jaringan Fox News melaporkan bahwa Direktur Intelijen Nasional AS, Tulsi Gabbard, mengatakan ada 16 negara dan 20 lembaga pemerintahan yang akan ikut ambil bagian dalam pasukan multinasional untuk menstabilkan Gaza.
Stasiun televisi itu menyebut Gabbard melakukan kunjungan mendadak ke Pusat Koordinasi Amerika di Kiryat Gat, Israel, dan menayangkan foto-foto dirinya sedang berbincang dengan perwira militer AS dan Israel.
Dalam pernyataannya selama kunjungan itu, Gabbard menyebut pusat koordinasi tersebut sebagai contoh nyata tentang apa yang bisa dicapai bila negara-negara bersatu untuk kepentingan bersama. Ia juga berbicara tentang “perasaan nyata akan harapan dan optimisme, tidak hanya di Israel tetapi di seluruh Timur Tengah.”
Dalam konteks yang sama, saluran News Nation mengutip seorang pejabat intelijen yang mengatakan bahwa Gabbard juga mengunjungi Perlintasan Kerem Shalom, di perbatasan Jalur Gaza.
Pejabat tersebut mengatakan bahwa Gabbard melihat langsung upaya bantuan kemanusiaan di perlintasan itu, dan kunjungannya ke pusat koordinasi dimaksudkan untuk mendukung tujuan Presiden Donald Trump dalam mewujudkan perdamaian di kawasan.
Ia juga menambahkan bahwa Gabbard mengadakan pertemuan dengan rekan-rekannya dari dinas intelijen Israel.
Beberapa hari sebelumnya, surat kabar The Telegraph melaporkan bahwa pasukan yang akan bertugas di lapangan di Gaza kemungkinan besar akan berasal dari negara-negara kawasan, dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan.
Baru-baru ini, Presiden AS mengumumkan bahwa Pasukan Penegak Stabilitas di Gaza akan segera dikerahkan dengan cepat. Ia menyebutkan bahwa proses pemilihan komandan pasukan tersebut sedang berlangsung. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa persiapan untuk memberi mandat kepada pasukan multinasional sedang dilakukan, namun menegaskan bahwa pengaturannya harus dapat diterima oleh pihak Israel.
Rencana pengerahan pasukan di Jalur Gaza ini merupakan bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 10 Oktober lalu.
Amerika Serikat dan Israel menginginkan agar pasukan internasional yang akan ditempatkan di Gaza melucuti senjata Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) dan faksi-faksi perlawanan lainnya, serta menegakkan keamanan. Namun pihak perlawanan menyatakan bahwa mereka hanya akan menerima keberadaan pasukan internasional itu sebagai pasukan pemisah dan pemantau perbatasan, yang bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata.
Sumber: Al Jazeera + Media Amerika Serikat
About the Author
