kebutuhan untuk memenuhi tuntutan sebuah partai politik modern agar bisa bersaing dengan efektif. Sementara itu di kalangan pimpinan Masyumi Muhammadiyah, konfliknya adalah antara keinginan untuk memodernisir Islam dan kebutuhan untuk menjamin bahwa hal ini tidak akan menuju ke sekulerisme. Maka, dalam arti tertentu, masalah kedua elite itu sejajar: bagaimana menafsirkan Islam agar memuaskan secara religius dan mencukupi secara sosial. Perbedaannya terletak dalam kenya- taan bahwa bahaya pada kelompok yang pertama adalah kecukupan sosial akan dikorbankan untuk kepuasan keagamaan dan partai itu akan kehilangan efektivitas politiknya, sementara pada kelompok yang kedua, yang menjadi bahaya adalah validitas keagamaan mungkin akan dikorbankan untuk efisiensi sosial, mencabut dasar dukungan massa dari partai itu. Dalam pengertian inilah NU bisa disebut “konservatif” dan Masyumi-Muhammadiyah “modern". Kegiatan Politik-Keagamaan Kenyataan bahwa NU menghadapi bahaya ditelan oleh pengikutnya dan Masyumi menghadapi bahaya kehilangan pengikutnya, menunjukkan bahwa masalah organisasi yang sangat sulit, yang dihadapi oleh kedua partai itu, adalah bagaimana mengkaitkan struktur pusat yang cukup baik keterorganisirannya dengan massa partai yang sedikit banyak baru di taraf permulaan, yang kepada mereka, partai bersandar untuk memperoleh dukungan. Sebagaimana birokrasi pemerintah pusat, yang menjadi model bagi kedua partai itu dan banyak partai politik Indonesia lainnya, NU serta Masyumi dibangun dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Begitu pula, sebagaimana dalam birokrasi pemerintah, organisasi sentral partai, tempat berbagai peran setidaknya didefinisikan dan dialokasikan dengan agak baik (di partai masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan dalam birokrasi sipil), berakhir di tingkat kecamatan. Artinya, garis hirarki politik yang sah tidak sampai ke tingkat yang lebih rendah dari kota-kota sebesar Mojokuto. Dalam birokrasi, ikatan paling penting dalam seluruh jalinan itu adalah antara camat sebagai pejabat terendah yang diangkat dalam birokrasi dengan kepala desa yang dipilih oleh sesama warga desa. Begitu pula dalam organisasi partai jalinan paling penting terletak antara dewan pimpinan partai di kota yang terdiri atas orang-orang kota yang saling terhubung oleh perkawinan dan merupakan unit yang ketat di antara mereka sendiri