Provinsi (dikepalai oleh seorang Masyumi) yang akan disebarkan ke masjid-masjid setempat. Ketua Muhammadiyah diangkat—"paruh waktu”—sebagai pengawas sekolah dari semua sekolah agama swasta dan madrasah di wilayah Mojokuto yang memperoleh subsidi dari Departemen Agama, sebuah pekerjaan yang tidak saja memungkinkan ia berkeliling ke desa-desa dan menggabungkan tugas kantor dengan tugas partai, tetapi ia juga diberi sepeda motor untuk mengerjakannya. Tak perlu ditelusuri di sini, aneka ragam cara dimana birokrasi agama dan struktur partai itu jalin-menjalin: cara melayani kepentingan partai lewat penguasaan berbagai kantor departemen atau cara birokrasi memberi respons terhadap tekanan dan desakan politik partai. Akan tetapi, satu soal—yaitu pemberian subsidi kepada sekolah-sekolah agama—mencerminkan interaksi antara dua struktur itu dengan agak jelas dan mengarah secara langsung kepada masalah “Gereja" dan “Negara". Tanggapan berbagai kelompok terhadap subsidi pemerintah untuk sekolah agama swasta adalah seperti yang sudah diduga. Kiai pondok untuk sebagian besar tidak mau banyak berhubungan dengan pemerintah, karena mereka merasa bahwa syarat-syarat yang harus dipe- nuhi lembaga mereka untuk memperoleh subsidi, membatasi kebebasan pribadi mereka untuk mengatur urusan mereka dengan cara mereka sendiri. Lagipula, mereka curiga kepada pemerintah sekuler, dimana priyayi bukan santri menduduki sebagian besar jabatan pemerintahan, memainkan peran yang demikian penting. Yang mereka harapkan dan mereka agitasikan adalah “Negara Islam” yang didominasi oleh kiai yang akan memberi subsidi kepada pondok atas dasar yang sama dengan zakat yang kini diberikan oleh penduduk pada umumnya: sebagai kewajiban agama yang harus ditunaikan oleh mereka yang kurang teligius kepada mereka yang lebih religius tanpa ikatan apa-apa, kecuali bahwa pendidikan agamanya harus ortodoks. Direktur-direktur madrasah bersedia menerima subsidi dan memperbarui sedikit sekolah mereka untuk memperolehnya, tetapi tidak mau dan tak sanggup mengorbankan pelajaran agama untuk meningkatkan program pendidikan umum sampai ke tingkat yang cukup tinggi agar memenuhi syarat teknis yang secara komparatif ketat dan ditetapkan oleh Departemen Pendidikan bagi pemohon subsidi sekolah swasta. Akibatnya, pemimpin-pemimpin NU yang mewakili kelompok ini di Departemen Agama, mendukung kebijakan “sesuatu untuk semua,