karena departemen itu bekerja atas dasar “walaupun kecil, setiap orang bisa memperolehnya”, sementara Departemen Pendidikan subsidinya lebih besar, tetapi lebih sulit diperoleh karena ia lebih dulu menuntut in mengatakan bahwa menurut pendapatnya, subsidi yang diberikan oleh Departemen Agama harus dibuat sama besar dengan subsidi dari Departemen Pendidikan... dan barangkali semua orang Muhammadiyah di kabupaten itu harus berkumpul dan meminta pemerintah supaya melakukan halini. Rakhmad (kepala sekolah menengah atas itu) tidak begitu yakin akan hal ini. Ia mengatakan bahwa hal itu akan merupakan “pukulan yang mengejutkan” untuk sesama Islam di NU yang memiliki banyak madrasah di desa- desa, karena itu berarti lebih sedikit yang akan mendapat subsidi yang lebih besar jumlahnya di Departemen Agama, yang berarti subsidi akan semakin sulit didapat, sehingga sekolah-sekolah ini, yang kebanyakan mengajarkan agama, akan mati menggigil.... Dengan demikian, soalnya adalah “apakah kita mau membangkitkan perasaan buruk dengan “memukul' teman-teman NU kita ataukah kita mau melakukannya untuk mendapatkan subsidi yang lebih besar dari Departemen Agama?" Ada banyak lelucon agresif di sini mengenai “pukulan” dan sebagainya. Akhirnya mereka memutuskan untuk merencanakan rapat kabupaten 'demi mendesakkan gagasan tentang jumlah penerima yang lebih sedikit, tetapi dengan jumlah subsidi yang lebih besar dari Departemen Agama.... Adapun mengenai permononan kepada Departemen Pendidikan, mereka tidak begitu optimistik, tetapi merasa boleh juga untuk dicoba: “semakin banyak murid Muhammadiyah yang lulus ujian negara tahun ini dan apa yang dapat mereka lakukan hanyalah menolak kita lagi". Negara Islam: Pendekatan Santri Terhadap Masalah Gereja dan Negara Masalah yang tersembunyi baik di belakang persoalan ini maupun di balik Departemen Agama pada umumnya (yang hendak dibubarkan oleh beberapa partai bukan santri) adalah masalah yang oleh kaum terpelajar Barat dirumuskan sebagai hubungan antara Gereja dan Negara. Meski demikian, rumusan ini sangat tidak cocok dengan teori politik Islam karena ketiadaan gereja dan karena ideal teoretis (apabila hampir tak pernah menjadi kenyataan) tentang teokrasi absolut—tentang Darul Islam (Rumah Islam) yang telah ada dalam Islam sejak Muhammad memimpin tentara dan negaranya serta keempat khalifah pertama yang menggantikannya terus menjadi otoritas tertinggi baik dalam urusan keagammaan maupun duniawi." Karena semboyan Darul Islam telah