dan menceraikan orang serta melaksanakan berbagai fungsi keagamaan lain. Perlu ada kejelasan tentang keabsahan hal ini, karena beberapa orang telah mempertanyakannya dari sisi hukum agama. Hasilnya, beberapa kiai melihat kembali buku-buku hukum agama dan mengajukan legitimasi sementara yang menyatakan bahwa tindakan pemerintah melalui Departemen Agama, khususnya mengenai hal-hal yang bersifat keagamaan, adalah sah, tetapi harus ditinjau kembali sesudah pemilihan umum. Sementara itu, orang Islam harus ta'at kepada departemen ini dalam hal-hal yang bersifat keagamaan —misalnya keputusan tentang permulaan puasa.... Fakhid yang jelas agak tercengang melihat minat saya pada persoalan ini dan agak frustasi dengan masalah Gereja dan Negara mengatakan bahwa kalau orang Kristen menghendaki pemisahan Gereja dan Negara, maka Islam tidak membolehkan hal ini. Jadi, persoalannya memang sangat sulit. Bagaimanapun juga, catatan ini memperlihatkan bahwa dalam mengidentifikasi pemisahan sebagai “ajaran Kristen” dan tidak adanya pemisahan sebagai ajaran Islam, kaum santri tidak bisa mendukung pemisahan terbuka antara Islam dan pemerintah sekuler, seperti terjadi di Turki. Itu juga menunjukkan bahwa beberapa kompromi memang mungkin untuk dicapai, dengan kaum santri mau menerima pemerintah yang bukan Negara Islam selama ia “tidak melanggar hukum agama", yakni bersedia sampai tingkat tertentu menerima penyatuan Gereja- Negara untuk melayani kepentingan kaum santri. Dalam situasi seperti itu, Departemen Agama pada kenyataannya bisa menjadi kompromi abadi yang mendamaikan teori politik santri dengan keadaan yang nyata, bahwa tidak semua orang Indonesia adalah santri. Namun, jenis pemikiran politik yang dilakukan orang dalam semua partai cenderung menghalangi kompromi ini karena tiap kelompok— abangan, santri dan priyayi—memandang perjuangan politik tidak hanya sebagai proses saling menyesuaikan antar berbagai kepentingan mereka yang berbeda sebagai bagian dari masyarakat yang lebih besar, tetapi sebagai perjuangan terang-terangan untuk memperoleh kekuasaan, dimana sebuah kelompok menang dan yang lain kalah. Fakhid terus berbicara bahwa wajar kalau setiap kelompok memiliki ideologinya sendiri dan ingin menang. Kaum komunis menghendaki marxisme, Partai Nasionalis menghendaki nasionalisme dan kaum santri menginginkan Islam. Tak peduli apa yang terjadi, mereka ingin menang dan akan menyikut kelompok lain untuk memperoleh kekuasaan dan