pemilihan umum. PNI (Partai Nasionalis) menginginkan Pancasila (Lima Pokok Pikiran Presiden Sukarno yang diajukan sebagai dasar ideologi Negara Nasional), kaum komunis menghendaki komunisme dan umat Islam menghendaki Negara Islam: maka siapapun yang menang akan memasukkan ideologinya ke dalam negara". Catatan: H.A.R. Gibb, Mohammedanism (London, 1949), hlm. 10. 2 Di ? Hampir setiap santri yang terpelajar akan berkata kepada Anda, “Di samping Indonesia, negara lain yang mempunyai Menteri Agama yang sederajat dengan menteri kabinet hanya Israel”. 4 Sebelum perang, birokrasi keagamaan tidak sebesar sekarang. la tidak mempunyai kantor dan biro tingkat menengah yang kini sangat penting fungsinya dan dulu tidak banyak artinya dalam struktur pemerintahan secara keseluruhan, hanya sebuah bagian kecil di bawah Departemen Pendidikan pemerintah daerah jajahan. $ Adalah konflik dalam Masyumi tentang apakah orang Muhammadiyah atau NU yang akan duduk dalam Kabinet Wilopo, yang akhirnya mendorong NU keluar dari Masyumi pada 1952—karena Muhammadiyah memenangkan perjuangan dalam partai “ Karena masjid, terutama di kota, boleh dipersembahkan sebagai waka/ dengan syarat bahwa ngjir (petugas pemelihara) adalah kepala kantor agama setempat, ini sering mencakup pengurusan langsung masjid itu, meskipun secara teoritik semua masjid punya swasta. ? Namun, orang tidak harus menggunakan hukum waris Islam dan hanya sedikit, bahkan di kalangan santri, yang menggunakannya. Pengadilan Agama hanya memiliki kekuasaan menasihati dan boleh bertindak kalau ada perkara yang dengan sukarela diajukan kepadanya. Orang bebas menerima atau tidak menta'ati keputusan mereka. Hanya dalam hal perkawinan dan perceraianlah, hukum sipil dan hukum Islam bergabung (kecuali bagi orang Kristen serta orang Bali, yang beragama Hindu): di semua bidang lainnya, penggunaan hukum Islam bersifat sukarela. “ Sebuahsensus yang dilakukan pada 1952 yang mungkin tidak akurat mengungkap ada 194 orang yang sudah pernah naik haji, tinggal di kecamatan. Dua puluh tujuh orang di antaranya adalah perempuan. » Pemotongan hewan merupakan tugas modin karena hukum Islam menetapkan ritual-ritual yang harus dilakukan ketika seekor binatang disembelih agar dagingnya halal. ” Kiai pondok kebanyakan menolak memenuhi bahkan syarat semacam ini. Di Mojokuto, tidak ada pondok yang mendapat subsidi ketika saya di sana, sekalipun kiai salahsatu pondok yang besar berpikiran meminta beberapa rupiah