ad guem) dalam transformasi pondok-menjadi-sekolah, sebuah titik yang tampaknya tak mungkin dilampaui dengan tetap mengklaim memberikan pendidikan santri (Sekolah guru, pada kenyataannya, hampir sepenuhnya sekuler). Karenanya, sekolah-sekolah itu sangat tidak menarik bagi orang yang menentang pendidikan “kafir”, tetapi menyadari kebutuhan dan tuntutan pendidikan gaya Barat sampai tingkat tertentu, mau menerima gagasan sekolah itu asalkan pelajaran agama dalam bentuk tradisionalnya dipertahankan sebagai bagian yang penting darinya. Ada kecenderungan yang menarik dan perlu diperhatikan pada unsur yang lebih progresif di tiap subkelompok dalam umat yang menyekolahkan anak mereka bukan dalam sekolah yang didirikan organisasi mereka sendiri, melainkan di sekolah yang didirikan oleh kelompok lain yang lebih modern. Jadi, para kiai kolot memasukkan anaknya ke sekolah NU atau pondok: pemimpin NU di kota hampir selalu memasukkan anaknya kesekolah Muhammadiyah: dan kebanyakan orangtua Muhammadiyah memasukkan anaknya ke sekolah negeri. Kekurangan kedua menurut pikiran saya, merupakan kekurangan fungsional yang lebih serius pada pendekatan Muhammadiyah yang lebih sekuler terhadap pendidikan adalah pandangan yang sejalan dengan hampir semua pemikiran pendidikan di Indonesia, baik swasta maupun negeri—yaitu perhatian yang besar terhadap keuangan serta organisasi dan mengorbankan kesempatan untuk memikirkan secara mendalam kebijakan umum dan filsafat pendidikan. Ada kecenderungan untuk menghabiskan waktu mencoba memancing bantuan dari pemerintah pusat, merencanakan sekolah-sekolah baru dan merombak bentuk- bentuk yang lama sehingga sedikit sekali waktu yang digunakan untuk memikirkan pendidikan macam apa yang paling sesuai dengan konteks Indonesia atau kaum santri yang harus mereka bina itu. Rakhmad (Kepala sekolah menengah atas Muhammadiyah, melaporkan ke sebuah rapat pengurus sekolah) memberikan laporan perjalanannya ke kantor Jawatan Agama di Surabaya. Sejauh yang saya ketahui, keadaan yang sama terjadi di sekolah guru agama maupun sekuler, yakni kekurangan tempat. Sekolah guru agama persis seperti sekolah guru sekuler—pendidikan umum tiga tahun ditambah latihan kejuruan satu tahun—hanya saja pelatihan kejuruan di sekolah guru agama adalah tentang agama, bukan pedagogi. Mereka berpendapat bahwa sekarang dengan menambah sedikit pelajaran agama (dinaikkan menjadi 2596) dan kurikulum diperluas menjadi empat tahun, mereka akan memiliki sekolah