supaya tidak terpecah belah. Semua tanaman ini mudah tumbuh di Jawa yang subur, tetapi kita, anak negeri ini, masih tidak bahagia dan kelaparan karena imperialis mencuri kebanyakan hasil bumi itu dari kita”. Akhirnya, Wito yang berbicara. Ia berpidato dengan sangat demagogis. Ia melambaikan tangannya serta menggerakkan alisnya, ke atas dan ke bawah, berteriak dan berbisik, mengulang-ulang lagi untuk menegaskan sesuatu dan meminta jawaban dari para hadirin (“Adakah seorang di sini yang tidak jantan?”—“Tidak!”—“Apa ada di sini orang yang seperti kerbau?”—“Tidak ada!”—“Siapa di sini yang sebenarnya sapi?”—"Tak seorang pun, tidak ada seekor sapi pun di sini!"”—“Kalau begitu, saudara-saudara, apakah kita bersedia terus diperlakukan sebagai kerbau dan sapi?" Tak seorang pun tampak mengerti). "Bangsa Indonesi: sudah merdeka sekarang”, teriaknya. “Tak ada lagi penjajah 'Namun kita masih berkelahi satu sama lain (menunjuk kepada pemberon- tak DI di Jawa Barat). Mengapa? Karena kita diadu-domba Belanda selama 300 tahun.” Ia mencela Belanda karena tidak menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia sebagaimana dijanjikan, mencela Islam karena “menghina” kaum perempuan dengan mengizinkan poligami dan menyerang Departemen Agama karena tidak membolehkan perkawinan sipil bagi kalangan bukan santri (yakni sebuah upacara yang tidak mengharuskan pengucapan kalimat syahadat). Ia menguraikan sila demi sila dalam Pancasila, dengan memberikan penafsiran politis Marxis yang kabur (“Kita harus menuntut keadilan sosial baik bagi kaum miskin maupun kaum kaya!”) dan mengakhiri pidatonya setelah setengah jam memimpin pekik “Merdeka” yang intens, ia duduk kecapaian di kursinya untuk menerima satu-satunya tepuk tangan pada malam itu. Pertemuan itu ditutup dengan meditasi selama satu menit, dimana Wito meminta hadirin memusatkan pikirannya dengan tujuan agar kaum reaksioner yang sedang mencoba mengambilalih Indonesia dan menindas rakyat jelata tidak akan berhasil.- Doktrin tentang perkawinan dan pemakaman “bukan Islam" tidak hanya bersifat teoretis, tetapi pada kenyataannya, telah menimbulkan salahsatu konflik terbuka paling tajam antara kaum abangan dan santri di wilayah Mojokuto. Argumen perkawinan barangkali adalah yang terkuat ditinjau dari sudutpandang abstrak, khususnya karena pemerintah mengizinkan umat Kristen menyelenggarakan upacara mereka sendiri. Ia juga merupakan hal yang paling sulit dilaksanakan, karena selama tidak ada keputusan pemerintah untuk mengakui Permai sebagai sebuah agama resmi—sebagaimana Islam dan Kristen—atau menyatakan sah perkawinan sekuler, setiap anggota Permai yang menikah tanpa mengucapkan kalimat syahadat di depan pegawai